PAKPAK BHARAT, SUMUT – trenberita.info | lagi – lagi penemuan proyek di Kabupaten Pakpak Bharat Sumut kondisinya amburadul karena baru di kerjakan sudah kopak kapik dan bolong – bolong kuat dugaan penyebab proyek tidak berkualitas di Daerah ini karena pengawasan dari pihak Dinas terkait tidak becus bahkan masih maraknya penggunaan bahan material hasil galian C illegal.
Salah satu warga Dusun Prongil Jehe Desa Prongil Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat Sumut, dirinya salah satu pengguna jaringan irigasi, menyatakan kesal melihat proyek Pemkab Kabupaten Pakpak Bharat mulai era Bupati Kab Pakpak Bharat RYB yang kena OTT oleh KPK bebebrapa pekan lalu,
” saya lihat mulai era Bupati RYB yang kena OTT oleh KPK beberapa bulan yang lalu, ternyata ternyata sampai saat ini prilaku yang kurang baik terkesan masih ada melekat kepada pejabat di Daerah ini. Pasalnya tahun ke tahun proyek di daerah ini pasti saja masih banyak tidak berkualitas baru di kerjakan sudah hancur lagi.
Makanya saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Saudara P.Juniper Sinamo yang selalu kritisi dan mendemokan indikasi dugaan korupsi di Kabupaten Pakpak Bharat Sumut ini. Harapan kita apa yang dilakukan dan di demokan Saudara kita Juniper Sinamo dan Mahasiswa Sumut dan juga di Pusat kiranya membawa Daerah ini ke lebih baik dengan pasti bebas dari praktek penguasa dari KKN.
Selain itu kita juga akan mencoba berkoordinasi untuk selanjutnya terkait masih banyaknya dugaan korupsi belum terkuak di Kabupaten Pakpak Bharat ini, tentunya kita akan siapkan berupa peduli batuan memberantas KKN dengan mengumpulkan sumbangan untuk kemudahan saudara kita Juniper Sinamo, menyampaikan aspirasi dari masyarakat baik ke Tingkat penegak hukum di provinsi juga penegak hukum Pusat,” pungkas US. (10/12/2019)
Hal senada di sampaikan warga dusun proje, bahwa proyek Rehabilitasi Jarinag I DI. Marsada / Prongil Jehe No. Kontrak : 11.02 PPK-KONTRAK/RPJI-DAK/DPU/VII/2019, TANGGAL 19 JULI 2019, BIAYA ; RP 606.100.000; ( Enam Ratus Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) PELAKSANAAN : 19 jULI 2019 S.D 15 November 2019, Pelaksana : CV. YOSSIE, PENGAWAS : tidak ada di cantumkan
Terkesan proyek asal – asalan. Dimana proyek menghabiskan 600 juta lebih tersebut tidak berkualitas, selain itu bahan materialnya berupa penggunaan Batau dan Pasir hasil Galian C Illegal yang di ambil dari Desa ini. Memang ada juga beberapa truk bahan material berupa batu yang diambil dari Kabupaten Dairi atau yang tangkahan pengabilan batunya sudah memiliki izin Galian C, namun itu tidak terlepas bahan material dari lokal yang nota benenya tidak memiliki izin galian C turut di gunakan dalam proyek tersebut, bahkan pihak pengawas atau dinas terkait terkesan tidak mau tau.
Harapan kami melalui saudara kami Juniper Sinamo, dalam aksi yang akan dilakukan pada hari jumat yang akan datang pada hari jumat (13/12/2019) di Poldasu dan Kejatisu, kiranya proyek irigasi ini dimasukkan menjadi tuntutannya agar para penegak hukum tidak tutup mata, apalagi kita tau Kapoldasu merupakan Putra Sumut, tentunya ini salah satu menolong kita di Daerah ini untuk memberantas dan menumpas para pelaku koruptor di Kabupaten Pakpak Bharat, ” pungkas IS.
Disaat hasil konpirmasi media ini dengan PJS yang selalu diharapkan masyarakat menjadi penyambung aspirasi meraka mendesak para penegak hukum untuk menumpas para koruptor, dinya PJS hanya bicara pesimis bahwa warga Kabupaten Pakpak Bharat mau berjuang demi menumpas para koruptor yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat Sumut ini.
” saya sebenarnya sangat pesimis jika ada warga Kabupaten Pakpak Bharat mau berjuang untuk menyuarakan perang terhadap oknum tikus – tikus berdasi di Kabupaten Pakpak Bharat ini. Sebabnya saya sejak datang ke Pakpak Bharat awal tahun 2012, melihat kondisi Daerah ini sangat memperhatinkan saya secara pribadi sudah geram. Dimana selama saya bulum pulang ke asal atau kampung nenek moyang saya ini, saya selalu membaca beberapa media massa menjelaskan kondisi Kabupaten Pakpak Bharat sudah super maju dan tingkat prekonomian masyakat juga seakan – akan tergolong sudah mapan. namun setelah saya sudah sampai di Daerah ini, saya menjadi bengong dan terdiam melihat situasi yang sebenarnya.
Makanya mulai tahun 2014 saya mencoba menyuarakan kondisi Kabupaten Pakpak Bharat dengan menelusuri proyek – proyek yang kita duga bermasalah, dengan melakukan pengaduan ke penegak hukum dan ditambah mendesak para penegak hukum melalui aksi demo agar penegak hukum tidak tutup mata melakukan proses terhadap pengaduan kita. Namun secara nyata tanpa KPK yang turun ke Kabupaten Pakpak Bharat, tidak ada penegak hukum lainnya yang bisa bergerak cepat untuk melakukan OTT kepada mantan Bupati RYB dan DKK beberpa pekan lalu.
Nah jika warga Pakpak Bharat sudah mau melakukan perangi praktek KNN di Kabupaten Pakpak Bharat, ini merupakan penunjuk bahwa Daerah Pakpak Bharat akan menuju ke arah lebih baik karena dengan kontrol segala lini terhadap penggunaan anggaran di Pakpak Bharat, tentunya para koruptor berdasi yang mencoba menggerogoti uang rakyat di Kabupaten Pakpak Bharat secepatnya tertumpas
Selanjutnya kita juga mengucapkan Kepada Bapak Peresiden RI yakni Jokowi Dodo, yang selalu berpihak kepada kebenaran dalam hal ini mengajak semua masyarakat bergerak untuk melakukan pengawasan di segala lini terkait penggunaan uang rakyat atau negara, agar tidak salah guna. Bahkan Jokowi sudah secara nyata menaikkan bonus bagi pelapor kasus korupsi di KPK menjadi 200 juta. artinya niat baik Peresiden kita tersebut sangatlah mulia demi kesejateraan masyarakat. Namun hal itu dapat terjadi apa bila kita warga mau melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut,” tandas Juniper Sinamo (10/12/2019).
Saat media ini mencoba melakukan konpirmasi ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan langsung mendatangi kantornya, ternyata oknum kadis tidak ada berada di tempat, saat ditanya salah satu pegawainya, menyebutkan tidak tau kemana Kadis. (TB.Resiva.NS/ Robinso Banurea)
