Kamis, Februari 29, 2024
BERANDAHUKUMPAKAR ACEH : DEBT COLLECTOR TIDAK BISA EKSEKUSI TANPA DIBARENGI SERTIFIKAT JAMINAN...

PAKAR ACEH : DEBT COLLECTOR TIDAK BISA EKSEKUSI TANPA DIBARENGI SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA

KOTA SUBULUSSALAM, ACEH – trenberita.info | Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat Aceh (PAKAR Aceh) Iswandi menjelaskan banyak sekali terjadi para pekerja debt collector perusahaan pembiayaan yang melakukan penarikan kendaraan bermotor tanpa menunjukkan Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) dihadapan debitur/pemberi fidusia/konsumen di sembarang tempat (13/07/2019).

Apa itu SJF ? Apabila suatu perikatan dibebani dengan jaminan fidusia,maka kreditur/penerima fidusia/perusahaan leasing membuat akta notaris perjanjian tersebut.Untuk selanjutnya “wajib” bagi perusahaan mendaftarkannya ke Departemen Hukum dan HAM di tempat kedudukan pemberi fidusia /konsumen/ debitur untuk diterbitkan SJF tadi.

Ayat 2 pasal 15 UU No.42 Tahun 1999 mengatakan “SJF mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

BACA JUGA :  HIMMAH TEBING TINGGI REFORMASI ASN DI BNNK

Pasal 30 UU yang sama mengatakan “pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek JF dalam rangka pelaksanaan eksekusi JF”.

Dengan demikian orang yang memegang SJF adalah sama dengan seseorang yang telah menang dalam suatu perkara di pengadilan dan atas keputusan tersebut tidak ada lagi upaya hukum biasa(perlawanan,banding dan kasasi) yang tersedia.Karena perjanjian pokok berisi kewajiban maka SJF sama dengan keputusan yang mengandung perintah dan bersifat menghukum.

Nah, banyak perusahaan jasa pembiayaan /leasing yang malas-malasan mendaftarkan setiap transaksi unit per unit kenderaan mereka. Mungkin dikarenakan adanya biaya pendaftaran ( diatur dalam PP tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan repotnya mengurus harus ke Departemen Hukum dan HAM yg baru ada di kota besar.

BACA JUGA :  MASYARAKAT KOTA SIBOLGA HARAPKAN PADA ANGGOTA DPRD KOTA SIBOLGA YANG BARU JAUH LEBIH BAIK

Bagi perusahaan pembiayaan/leasing yang masih memegang akta notaris dan belum SJF maka tidak bisa mengeksekusi benda yang dalam jaminan fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan No.RI130PMK.010/2012 tentang Pendaftaran JF bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kenderaan bermotor dengan pembebanan JF menjelaskan sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan unit per unit kenderaan nya akan diberikan sanksi paling berat penutupan usaha.

UU Fidusia dibuat DPR RI bertujuan mempercepat pembangunan perekonomian serta untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak debitur dan kreditur terkhusus melindungi hak warga negara.(TB.Dedy)

ARTIKEL TERKAIT
error: Content is protected !!