Rabu, Februari 21, 2024
BERANDARAGAMP.JUNIPER SINAMO : " BANYAKNYA PEJABAT PAKPAK BHARAT TERJERAT HUKUM, TIDAK TERLEPAS...

P.JUNIPER SINAMO : ” BANYAKNYA PEJABAT PAKPAK BHARAT TERJERAT HUKUM, TIDAK TERLEPAS AKIBAT ULAH INSPEKTORAT”

PAKPAK BHARAT SUMUT – trenberita.info | Banyaknya Pejabat Kabupaten Pakpak Bharat Sumut tersandung hukum, bahkan bukan hanya Pejabat saja yang tersandung hukum melainkan sampai dengan nomor satu yakni mantan Bupati RYB kini harus tinggal di salah satu lembaga Pemasyarakatan (LP) di Sumut setelah terjaring OTT  oleh Antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi    (KPK) baru – baru ini.

Mengenang banyaknya para pejabat juga dengan mantan Bupati harus terjerat hukum dengan kasus korupsi, salah satu warga Pakpak Bharat Pildo Juniper Sinamo, menanggapi dengan serius tragedi memalukan yang menimpa Kabupaten Pakpak Bharat tersebut sehingga dirinya Juniper Sinamo belakangan ini sering di sebut – sebut warga si raja demo sekaligus pemerhati terciptanya pembangunan Kab Pakpak Bharat dengan realita, kembali angkat bicara (11/8/2019).

” Mengingat apa yang sering kita ketahui tentang banyaknya yang di peroleh  Pemerintah Pakpak Bharat predikat antara lain :

  1. Pada pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2011, Kabupaten Pakpak Bharat memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). WDP adalah predikat terbaik kedua atas pemeriksaan keuagan setelah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
  2. Keberhasilan Kabupaten Pakpak Bharat meraih prestasi dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) terlihat sejak tahun 2013 dan menorehkan hasil yang sangat memuaskan dari 33 kabupate Kota Se Provinsi Sumatera Utara.
  3. Kredibilitas Kabupaten Pakpak Bharat dibidang Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) 2014. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan yang diterima Wakil Bupati Pakpak Bharat, Ir H Maju Ilyas Padang. Penghargaan tersebut diserahkan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi dan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo di Gedung Balai Kartini, Jakarta. Penerimaan penghargaan LAKIP 2014 ini, merupakan yang kedua kalinya diraih Pemkab Pakpak Bharat dan mengalami peningkatan, dimana nilai yang diperoleh tahun lalu 50,23 menjadi 53,30 dengan predikat CC atau cukup baik.
BACA JUGA :  SATRES NARKOBA POLRES TAPUT AMANKAN REMAJA PENGEDAR GANJA

Tentunya dengan se gudang peraihan predikat, kita mengharapkan Daerah ini akan nyata dengan prolehan predikat tersebut. Namun nyatanya apa yang terjadi,”  dengan tanda tanya Juniper.

“Saya, masih lanjut si Raja demo Juniper Sinamo, secara pribadi sangat bingung pada era kepemimpinan RYB sebelum OTT tersebut, dimana predikat di terima namun pejabat tak luput ter jerat hukum akibat kasus korupsi. Terakhir bukan hanya pejabat yang masuk bui, melainkan Bupati juga harus mentok terjaring OTT.

Pertanyaan saya, lalu apa fungsi Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat terkait fungsinya melakukan pengawasan terhadap kegiatan atau keuangan di Daerah ini ?

Saya menduga bahwa banyaknya pejabat Kabupaten Pakpak Bharat yang ter jerat hukum akibat kasus Korupsi, tidak terlepas akibat ulah Inspektorat yang tidak menjalankan tugasnya selaku pengawas sekaligus audit eksternal di Daerah itu sendiri,” pungkasnya

Sembari Juniper Sinamo menambahkan, ulah Inspektorat melalui kepemimpinan Budianta Pinem tidak menjalankan tugasnya selaku audit  di Daerah tersebut, penuh dengan tanda tanya.

BACA JUGA :  ALI PISANG SIAP MAJU CALON WALI KOTA LANGSA TAHUN 2022

“Saya sangat tanda tanya atas sikap Budianta Pinem selaku Kepala Inspektorat di Kab Pakpak Bharat, bahkan saya pernah berdialog dengan Budianta Pinem pada saat dirinya diangkat menjadi Kepala Inspektorat di Pakpak Bharat oleh mantan Bupati RYB yang ter jerat hukum kasus ott KPK.  Mempertanyakan besik audit yang dimilikinya (Budianta), ternyata Budianta Pinem adalah mantan dari pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sengaja di rekrutmen RYB menjadi Kepala Inspektorat di Pakpak Bharat.

Pertanyaan saya, apakah kita masih percaya dengan tanggung jawab Budianta Pinem di Pakpak Bharat ini, sebenarnya beberapa minggu yang lalu, puluhan tergabung dari warga Kabupaten Pakpak Bharat sudah melakukan dialog terkait ulah Budianta tersebut, mungkin waktu dekat kita akan menyampaikan surat mosi tidak percaya terhadap kinerja Budianta Pinem kepada PJ Bupati Pakpak Bharat,” tandas Juniper.

Terkait adanya tudingan bahwa banyaknya pejabat ter jerat hukum dengan kasus korupsi di Kabupaten Pakpak tidak terlepas akibat ulah inspektorat tidak menjalankan tugasnya selaku audit eksternal Daerah tersebut, mencoba mengonfirmasi Bidanta Pinem via seluler nya (11/8/2019) namun tidak ada jawaban

Pagi pak Budianta Pinem, izin konfirmasi.

Bagaimana inspektorat menjalankan fungsinya, sehingga semanjak jabatan ka inspektorat bpk jabat ternyata tidak sedikit pejabat ppb terjerat hukum karena kasus korupsi bukan sebatas pejabat, melainkan mantan Bupati juga harus terjaring ott ?.

Tks dari kantor redaksi media trenberita.info (TB. Resiva.NS)

ARTIKEL TERKAIT
error: Content is protected !!