Jumat, Juli 19, 2024
BERANDAHUKUMMA MENOLAK KASASI PANITIA PILKADES TERANCAM DI BUI

MA MENOLAK KASASI PANITIA PILKADES TERANCAM DI BUI

LAMPUNG UTARA – trenberita.info | Samsi Eka Putra,SH menang lagi di kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara perdata penguatan Pilkades serentak pada tahun 2017 lalu di ketahui gugatan Samsi tempo hari di nyatakan oleh Pengadilan Negri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa panitia Pilkades Kabupaten Lampung Utara tahun 2017 di duga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menggugurkan salah satu calon kandidat di Kecamatan Kota Bumi Selatan, Desa Bandar Putih Kabupaten Lampung utara, kamis 21-11-2019.

Benar bahwasannya kami telah menerima relaas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Kotabumi No:3174.K/PDT/2018.JO.7/Pdt.G/2017/PN.KBU. Tentang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 November 2018 dalam perkara perdata antara panitia Pilkades serentak Kabupaten Lampung Utara th 2017 sebagai pemohon kasasi melawan Samsi Eka Putra,SH.

Hasil putusan tersebut menyebutkan bahwa MA menolak permohonan kasasi panitia Pilkades serentak Kabupaten Lampung Utara tahun 2017.

Dengan demikian maka berakhirlah proses hukum tentang pelanggaran prosedur proses pemilihan Pilkades serentak Kabupaten Lampung Utara tahun 2017 yang berarti bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa panitia Pilkades Kabupaten Lampung Utara tahun 2017 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menggugurkan saya selaku salah satu calon kandidat Kepala Desa di Desa Bandar Putih, Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum.

BACA JUGA :  Pembangunan Tiang Instalasi Listrik di Objek Wisata Lae Mbilulu Ancam Keselamatan Masyarakat Sekitar

Dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI ini maka surat keputusan Bupati Lampung Utara Nomor:B/347/24-LU/II/2017. Tanggal 20 juni 2017. Tentang pengangkatan 90 Kepala Desa yang mengikuti Pilkades tahun 2017 secara otomatis cacat hukum maka sudah seharusnya SK Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa tersebut harus dibatalkan demi hukum

Selain dari pada itu saya juga telah mendapatkan diskriminasi secara hukum pembunuhan karakter oleh panitia Pilkades pejabat-pejabat yang terkait serta Bupati Lampung Utara. Karena pada saat saya mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kotabumi saya langsung dilaporkan ke Polres Lampung Utara karena dituduh telah membuat pernyataan palsu di atas materai ini adalah upaya-upaya pelemahan pembunuhan karakter dan menakut-nakuti masyarakat untuk mendapatkan keadilan

Dengan adanya putusan Mahkamah Agung ini maka telah terungkaplah sebuah kebenaran yang Hakiki sehingga apa yang dilaporkan oleh saudara Dahri yang mewakili Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam hal ini panitia pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2017 ini merupakan fitnah laporan palsu dan sebuah pembiaran oleh Bupati Lampung Utara dan pejabat yang terkait

Hal ini juga telah saya laporkan ke Polres Lampung Utara pada tanggal 9 Januari 2018 dengan bukti laporan No:STPL/22/B-I/I/2018/Polda Lampung/SPKT RES LU.

BACA JUGA :  Dirikan Tiang Listrik di Lahan Warga Tanpa Ada Persetujuan Membuat Pemilik Lahan Protes Ulah Dinas Parawisata

Dalam laporan tersebut kami telah melaporkan 6 orang yang kami anggap telah melakukan perbuatan pidana laporan palsu fitnah dan pembiaran

Orang-orang yang saya laporkan tersebut adalah saudara Hi. Agung ilmu Mangku Negara S.Stp, MH. Selaku Bupati Lampung Utara yang kedua Sdr, yuzar SH. M.Ap. selaku asisten 1 & sebagai Ketua panitia Kabupaten yang ke-3 Sdr, Hendri, SH. Selaku Kabag hukum yang ke-4 saudara Ir, Wahab selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMD) Kabupaten Lampung Utara yang ke-5 Sdr, Dahri Syamsudin,SE. Selaku pelapor mewakili Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Panitia Pilkades serentak tahun 2017 dan yang terakhir saudara gunaido Utama, SIP, MH. Selaku Camat Kotabumi Selatan.

Harapan saya kepada pihak Kepolisian khususnya Polres Lampung Utara agar segera melanjutkan proses laporan saya tersebut dan ditingkatkan ke tahap Sidik karena sebagaimana Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang saya terima menyebutkan bahwa proses pelaporan saya tersebut belum bisa dilanjutkan karena menunggu hasil proses hukum di Mahkamah Agung RI.

Dengan demikian maka sudah tidak ada hambatan lagi ke-6 terlapor ini harus segera ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. harap Samsi. (TB.BAMBANG)

ARTIKEL TERKAIT
error: Content is protected !!