MEDAN, SUMUT – trenberita.info | Massa Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (GARANSI) Sumut gruduk kantor Kapoldasu dan menyampaikan Orasi dan tuntutannya agar Kepala Dinas KP2T-PM Pakpak Bharat diperiksa, Senin (02/12/2019). Selain di Poldasu, massa GARANSI juga melakukan orasi di depan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Dalam orasi nya, Mhd.Abdi Nasution memaparkan beberapa dugan kasus korupsi yang tersusun rapi di Dinas KP2T-PM diantaranya, dugaan korupsi, Dugaan Mark-up TA 2018. Dugaan korupsi yang diorasikan GARANSI antara lain :
1. Retribusi izin tempat penjualan minuman ber alcohol senilai Rp 1.050.000,-.
2. Tunjangan jaminan kematian senilai Rp 4.716.599.00,-.
3. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik senilai Rp 32.200.000,-.
4. Penyediaan alat tulis kantor senilai Rp 89.835.325,-
5. Penyediaan barang cetak dan pengadaan senilai Rp 80.253.250,-
6. Penyediaan makan dan minum senilai Rp 43.000.000,- dan belanja makanan dan minuman harian pegawai senilai Rp 30.436.000,-
7. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknik perkantoran senilai Rp 120.000.000,-
8. Rapat koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah senilai Rp 404.440.000,-
9. Pengadaan perlengkapan gedung kantor senilai Rp 122.811.200,-
10. Pemeliharaan rutin kendaraan dinas ( Doble ) senilai Rp 149.922.400,-
11. Belanja modal gedung dan bangunan gedung kantor senilai Rp 200.000.000,-
12. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas operasional sebesar Rp 15.000.000,-
13. Pendidikan dan pelatihan formal senilai Rp 108.900.000,-
14. Mengikuti pameran investasi dalam/luar daerah dan luar negeri senilai Rp 187.228.700,- dan belanja bahan habis pakai Rp 4.228.700.00 dan belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp 55.304.595.,-.
15. Program peningkatan investasi dan realisasi investasi senilai Rp 230.776.450,-.
16. Sosialisasi peraturan dan perundang-undangan terkait perizinan senilai Rp 43.576.850,-.
17. Penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan perizinan senilai Rp 130.543.100,-
GARANSI juga mengorasikan bahwa perbuatan melawan hukum dan merugikan negara itu , diduga dikomandoi Kepala Dinas KP2T-PM Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018, papar GARANSI yang diorasikan Abdi.
” Untuk itu, kami yang tergabung dari GARANSI Sumatera Utara akan selalu mengawal kasus ini hingga tuntas di tangan kejaksaan tinggi Sumatera Utara” Tegas Abdi.
Mereka juga meminta dan mendesak Kejati Sumatera Utara Segera Panggil dan Periksa Kepala Dinas KP2T-PM (perizinan) Kabupaten Pakpak Bharat yang diduga kuat aktor utama dalam dugaan korupsi sebagaimana yang kami jelaskan diatas.
Berangkat dari hal tersebut diatas, Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi ( GARANSI ) menambahkan tuntutan lainnya,
- Meminta dan mendesak kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara segera panggil dan periksa kepala Dinas perizinan Kab. Pakpak Bharat yang diduga kuat aktor utama dalam dugaan korupsi, dugaan penyalah gunaan anggaran di Dinas perizinan T.A.2018 sebagai mana yang kami paparkan di atas.
- Meminta kejaksaan tinggi Sumatera Utara segera ungkap kasus dugaan korupsi,dugaan Mark-up yang disusun rapi di dinas perizinan kab.pakpak Bharat.
- Meminta Kapoldasu menangkap/Penjarakan para kontraktor yang menggunakan bahan material proyek hasil galian C illegal di kabupaten Pakpak Bharat, berupa batu dan pasir yang diambil dari Pakpak Bharat itu sendiri.
- Meminta Kejatisu ambil alih laporan masyarakat terkait dugaan penggunaan anggaran ADD/Dana desa Kuta Babo Kab.Pakpak Bharat sampai saat ini mengendap di Kejari Kab.Dairi.
- Mempertanyakan Kejatisu terkait laporan koalisi tanggal 18 No.06/X/2018.Terkait dugaan Korupsi proyek peningkatan jalan Struktur jalan Huta junggak-Sigalingging Kab.pakpak Bharat melalui dinas Binamarga Sumut.
- Meminta Kapoldasu menangkap aktor penyalur minyak industri kepada rekanan pemborong, kuat dugaan minyak yang di salurkan ke para pemborong tersebut diduga minyak subsidi untuk pengerjaan proyek di Kab.Pakpak Bharat.
Sebelum mengakhiri orasi dan membubarkan massanya, mereka sempat meninggalkan kata, kepada pihak perwakilan Poldasu juga Kejatisu, ” minggu depan kami akan turun kembali untuk mengawal keseriusan pihak penegak hukum terkait laporan yang kami sampaikan,” tegas Hendri Sitorus.(TB.Resiva N.S)
