Sabtu, Juni 15, 2024
BERANDAPERISTIWADPRD DIDUGA TIDAK MEMAHAMI PERBUP TERKAIT PENGANGKATAN POKJA ULP PAKPAK BHARAT

DPRD DIDUGA TIDAK MEMAHAMI PERBUP TERKAIT PENGANGKATAN POKJA ULP PAKPAK BHARAT

PAKPAK BHARAT, SUMUT – trenberita.info |  Terkait isu POKJA mengundurkan diri, puluhan pengguna dunia maya seperti fb menjadikan topik  pembahasan di fb masing-masing. Sehingga informasi tersebut sangat mudah untuk diketahui khalayak umum. maka beberapa masyarakat sempat menelpon kontak media trenberita.info melalui sms singkat dan Messenger dengan sifatnya mempertanyakan kejelasan informasi pengunduran diri 11 orang  kelompok kerja  (POKJA) Kabupaten Pakpak Bharat. Surat diduga pengunduran diri tersebut tertanggal 19 juni 2019, yang ditujukan kepada Bupati Pakpak Bharat.

Penjelasan dari pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat terkait pengunduran 11 ULP

Sekaitan dengan pengunduran Pokja ULP baru-baru ini,  Pemkab Pakpak Bharat melalui Kabag Humas Setda, Abdul Ghani Berutu, SE, MAP, menyampaikan penjelasan pada jumat (21/06/2019) saat dikonfirmasi.
Adapun pengunduran diri Pokja ULP Pakpak Bharat ini adalah disebabkan ketidaksiapan mereka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Pokja ULP. Selanjutnya Pemkab Pakpak Bharat akan menyikapi pengunduran diri personil pokja ULP ini sesuai perundang-undangan yang  berlaku. Pemkab Pakpak Bharat telah melakukan konsultasi dan koordinasi ke Pemerintah atasan agar tidak terjadi stagnasi dalam proses pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat.
Bupati Pakpak Bharat juga telah mengangkat Pokja ULP yang baru, yang akan segera bekerja melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pakpak Bharat sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku, sehingga proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tetap bisa terlaksana dengan baik, jelasnya.

Pemerintah Pakpak Bharat mengangkat Kelompok kerja (pokja) Unit Layanan pengadaan ( ULP ) sesuai nama-nama dibawah ini :

  1. Janni Ginting (ASN PROVSU), 2. Agus Pranata Pinem (ASN PROVSU), 3. Manotar Silalahi (ASN DAERAH), 4.R. Tumpal Tua Manik (ASN DAERAH), 5. Maston S. Manik (ASN DAERAH)
BACA JUGA :  Industri Pembuatan Mancis terbakar 30 Korban Meninggal Dunia 4 Selamat

Namun apakah pengangkatan ULP sesuai dengan PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT ?……

Coba kita ulas dalam kutipan perbup no 60 tahun 2017 di bawah ini.

(3) Penambahan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diisi
oleh Aparatur Sipil Negara pada pemerintah daerah dengan memenuhi
persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

16. Kelompok Kerja selanjutnya disebut Pokja adalah tim yang terdiri
atas Pejabat Fungsional Tertentu Penyedia Barang/Jasa dan
Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/jasa yang
bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di
dalam ULP.

BACA JUGA :  CHENNAL TV TRENBERITA GURU PUKUL TIGA MURID DENGAN KAYU

Terkait kebijakan pemerintah Pakpak Bharat mengangkat ULP pengganti 11 pokja ULP yang mengundurkan diri, mendapat tanggapan dari masyarakat.

Seorang warga Kecamatan Tinada Pakpak Bharat berinisial MS menjelaskan (07/07/2019), ” Dalam ketentuan Peraturan Bupati tersebut siogia nya yang layak diangkat menjadi Pokja ULP  (1) Harus berasal dari PNS Pemkab Pakpak bharat bukan dari provsu. (2). Anggota pokja ulp harus pejabat fungsional di bidang pengadaan barang  dan jasa, bukan berasal dari pejabat struktural/pejabat eselon, ” pungkas nya.

Kalau sudah sedemikian, pertanyaannya apakah kebijakan PJ Bupati Pakpak Bharat   dengan mengangkat ULP saat ini sudah benar  ?…..atau  sudah melanggar dua pasal perbup Bupati Pakpak Bharat ?…….Sampai berita ini dimuat, media ini belum bisa melakukan konfirmasi kepada pihak Humas Pemkab Pakpak Bharat juga DPRD.(TB.01)

ARTIKEL TERKAIT
error: Content is protected !!