Jumat, Juli 19, 2024
BERANDAPERISTIWADIDUGA KASI PIDSUS, INGIN KANGKANGI KEBEBASAN PERS, KEJARI TAPUT HANYA BISA ...

DIDUGA KASI PIDSUS, INGIN KANGKANGI KEBEBASAN PERS, KEJARI TAPUT HANYA BISA MEMBUNGKAM

TAPUT,SUMUT – trenberita.info | Terkait ulah Kepala Seksi Pidana Khusus (KASI PIDSUS) Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara, Juanda Hutauruk yang melarang wartawan untuk membawa alat kelengkapan kerja  seperti ” handphone ” saat akan melakukan konfirmasi atas penanganan dugaan korupsi di wilayah Tapanuli Utara, terus menuai kontra dari berbagai kalangan baik itu dari Tokoh Pers juga dari  Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bonapasogit Tapanuli Utara Sumatera Utara (sumut)

Tindakan yang melarang awak media membawa perlengkapan kerja wartawan saat melakukan konfirmasi ke ruang kerja KASI PIDSUS berupa handphone yang semestinya sesuai dengan perkembangan zaman dunia digital elektronik, handphone tentunya alat satu – satunya dapat menunjang keberhasilan tugas Pers dengan satu alat handphone bisa menunjang ke valitan informasi yang diperoleh para wartawan sebagai juru pemberita di NKRI ini.

Tindakan Kasi Pidsus Taput Mengalir tanggapan 

Sebelumnya mengalir tanggapan sesuai dengan liputan trenberita.info dari, Martua Situmorang, tokoh pers Tapanuli Utara yang merupakan mantan pemimpin redaksi majalah mingguan ” Bonapasogit ” mengaku sangat menyesalkan tindakan oknum Kepala seksi pidana khusus (KASI PIDSUS) Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara, Juanda Hutauruk yang melarang wartawan untuk membawa ” handphone ” saat akan melakukan konfirmasi wartawan atas penanganan dugaan korupsi di wilayah Tapanuli Utara.

” Saya pribadi sangat kesal mendengar hal itu (pelarangan). Jelas – jelas saya sangat menyesalkan nya,” terang Martua, Kamis (11/07/2019).

Menurutnya, tindakan pelarangan tersebut sangat mencederai semangat demokrasi negeri ini yang mengakomodir kebebasan pers itu sendiri.

“Sekalipun memang ada aturan internal kejaksaan yang memuat soal larangan tersebut. Harus bisa diterapkan tanpa mengangkangi kebebasan yang diatur dalam undang – undang pers nomor 40 Tahun 1999,” sebut nya.

Dikatakan, seluruh masyarakat, khususnya para pejabat pelayanan publik selayaknya memahami kinerja pers yang bekerja dengan menggunakan peralatan pendukung seperti HP, yang dapat digunakan sebagai alat pengambilan foto dan perekam demi kelancaran tugas jurnalistik.

“Sekarang ini, bagi wartawan, HP itu ibarat cangkulnya seorang petani, yang dipergunakan wartawan dalam menjalankan profesi jurnalistiknya,” ujarnya.

Disebutkan, jika seandainya konfirmasi tanpa rekaman pembicaraan dilakukan. Hal tersebut, kata dia, justru sangat melemahkan akurasi materi pemberitaan.

BACA JUGA :  BUPATI SIMALUNGUN TURUN TANGAN LANGSUNG TINJAU PERUMAHAN WARGA TERENDAM BANJIR DI SINAKSAK

“Satu hal yang menjadi dugaan saya, jangan – jangan ada sesuatu hal yang disembunyikan, hingga mengundang kekhawatiran si oknum agar jangan sampai terungkap apalagi dengan bukti rekaman video, foto, atau lainnya. Tetapi, mudah – mudahan saja saya salah. Namun, mengungkap hal itu pantas menjadi tantangan bagi wartawan,” imbuhnya.

Sebelumnya, saat sejumlah pewarta akan melakukan konfirmasi langsung terkait penanganan dugaan kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara pada Senin (8/7/2019), Kasipidsus Juanda Hutauruk melakukan pelarangan bagi wartawan untuk membawa HP di gedung Adhyaksa setempat.

Belum diketahui secara pasti kenapa Kasi pidsus yang baru dua bulan bertugas di Taput itu melarang wartawan membawa HP yang ingin melakukan konfirmasi langsung ke ruangannya.

Selanjutnya dihari yang berbeda mengalir tanggapan dari, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bonapasogit menanggapi sikap pribadi Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Kejaksaan Negeri (Kejari), Tapanuli Utara (Taput), Juanda Hutauruk yang melarang wartawan membawa handphone (HP) ke ruangannya ketika ingin melakukan konfirmasi seputar penanganan kasus dugaan korupsi.

Ketua PWI Bonapasogit Posma Simorangkir S.Sos mengatakan, kalau ada sikap pribadi pejabat yang melarang wartawan membawa HP ke ruangan untuk konfirmasi, itu merupakan bentuk arogansi pejabat.

“Kalau ada sikap pribadi pejabat yang membuat aturan seperti itu (melarang wartawan membawa handphone ketika ingin konfirmasi), ini merupakan bentuk arogansi pejabat,” ujar Posma Simorangkir kepada wartawan, Rabu (10/07/2019).

Dia menegaskan, semua pihak harus memahami bahwa dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya wartawan harus didukung dengan alat kelengkapan peliputan seperti alat komunikasi, alat rekam, dan visual atau kamera.

” Alat komunikasi bisanya sekaligus dimanfaatkan wartawan sebagai alat kelengkapan dalam peliputan untuk visual dan rekaman,” ujarnya

Namun dia mengatakan, apabila ada kebijakan suatu instansi tertentu khususnya terkait dengan ketentuan peliputan, seharusnya instansi tersebut harus menerbitkan surat edaran resmi yang dilengkapi dengan alasan yang bisa diterima logika dan tidak melanggar kebebasan wartawan.

“Jika ada kebijakan suatu instansi terkait ketentuan peliputan di intansinya boleh dibuat dengan menerbitkan surat edaran resmi dilengkapi alasan yang dapat diterima logika,” katanya.

BACA JUGA :  KETUA PWI SUMUT SESALKAN KINERJA KASI PIDSUS KEJARI TAPUT

Ditambahkan, apabila narasumber merasa sesuatu yang diucapkannya bukan untuk konsumsi media, narasumber cukup meminta “off the record”, dan permintaan itu harus dipenuhi wartawan.

Dia menegaskan, jika ada aturan pribadi atau bersifat pribadi yang melarang wartawan membawa handphone ke ruangan saat ingin konfirmasi, rasanya kurang tepat.

“Sebab, hal ini perlu dipertanyakan dan sangat diperlukan adanya penjelasan terkait pelarangan tersebut agar tidak terjadi prasangka buruk,” imbuhnya.

Kasi pidsus Kejari Taput Juanda Hutauruk sebelumnya melarang wartawan membawa handphone ke ruangannya ketika ingin melakukan konfirmasi seputar penanganan kasus dugaan korupsi.

Ketika wartawan mempertanyakan kenapa handphone tidak bisa dibawa ke ruangan, Kasi pidsus enggan menjawab.

“Iya titip saja (handphonenya) ke pos security,” ujar Kasi pidsus.

Kajari Taput Tatang Darmi yang dikonfirmasi via seluler mengenai larangan Kasi pidsus membawa handphone ke ruangannya, mengatakan itu merupakan sikap pribadi yang bersangkutan.

” Itu pribadi yang bersangkutan (Kasi pidsus) mungkin karena belum kenal, tapi nanti akan saya sampaikan agar wartawan jangan dilarang masuk membawa handphone,” ujarnya.

Namun membuat kita heran, Kepala Kejaksaan (Kejari) Tapanuli Utara Darmin selaku nomor satu (pucuk pimpinan) di Kejari Taput tersebut terkesan tidak berdaya dan takut memberikan keterangan terkait ulah daripada bawahannya Kasi Pidsus Juanda Hutauruk yang baru bertugas lebih kurang dua bulan di Kejari Taput tersebut. hal tersebut dibuktikan sesuai dengan hasil konfirmasi trenberita.info pada tanggal (12/07/2019) via WhatsApp.

Selamat malam pak kejari. Mohon izin konfirmasi dari redaksi media trenberita.info.

Dimana sesuai berita yang dimuat wartawan kami dari taput bahwa ada larangan membawa alat kerja wartawan kami berupa hendpone saat mau melakukan konfirmasi ke ruangan kasi pidsus.

Pertanyaan kami :

1. Apakah sudah ada peraturan di jajaran jaksa tidak dibenarkan wartawan membawa alat jurnalistik jika saat mau melakukan konfirmasi ke kasi pidsus ?

Sebelumnya dan sesudahnya kami ucapkan terimakasih.

Hasil konfirmasi tersebut sampai berita ini diterbitkan, kejari taput tidak ada memberikan jawaban.(TB.RED)

ARTIKEL TERKAIT
error: Content is protected !!