Jumat, Juli 19, 2024
BERANDARAGAMBEREDAR INFORMASI PROYEK DINAS PUPR PAKPAK BHARAT PENGEMBALIAN TGR KEGIATAN 2018

BEREDAR INFORMASI PROYEK DINAS PUPR PAKPAK BHARAT PENGEMBALIAN TGR KEGIATAN 2018

PAKPAK BHARAT SUMUT – trenberita.info | Beredar informasi bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pakpak Bharat surati beberapa rekanan pemborong tahun 2018 terkait Tuntutan Perbendaharaan –Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR

Adapun informasi tersebut sampai ke trenberita.info, setelah ada salah seorang pengguna medsos (fb) mengirimkan pesan singkat ke FB redaksi media ini, mengatakan agar dapat dipertanyakan kebenaran informasi terkait proyek Kabupaten Pakpak Bharat Sumut  tahun 2018 khususnya di Dinas PUPR masih banyak yang harus TGR sesuai dengan hasil perhitungan inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat.

Hasil konfirmasi kru trenberita.info dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pakpak Bharat Kasiman Berutu di Kantor PUPR, (19/07/2019) dalam penjelasannya terkait dengan info tersebut dianya (kasiman) membenarkan adanya terkait TGR proyek Dinas PUPR tahun 2018.

BACA JUGA :  ACARA MUSREMBANG KECAMATAN SIEMPAT RUBE

Terkait TGR tersebut langsung ditindak lanjuti oleh Dinas PUPR sesuai dengan hasil perhitungan pihak inspektorat yang disampaikan ke pihak PUPR untuk di surati, ” tentunya kami sudah melakukan upaya terbaik kepada seluruh rekanan pemborong di lingkungan proyek melalui Dinas PUPR tahun 2018, langkah menyurati Tuntutan Ganti Rugi  kepada para rekanan demi menjaga agar rekanan pemborong tidak masuk ke ranah hukum, sehingga kita memberikan watuk melalui TGR tersebut. 

Namun, masih lanjut Kadis, TGR tersebut kan punya batas waktu dalam pengembaliannya, kalau memang sesuai batas TGR ternyata pihak rekanan tidak mengindahkan tentunya itu sudah menjadi luar tanggung jawab kami tentunya pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat punya upaya lain untuk kesitu. Yang jelas sebagai tanggung jawab di Dinas ini demi berjalannya program di lingkungan ini tentunya tatanan maupun prosedur yang harus kita jalankan, ” pungkas nya.

BACA JUGA :  WARGA PAKPAK BHARAT MEMINTA ERA KEPEMIMPINAN FBT-MO TIDAK MEMBERIKAN CELAH KEPADA OPD YANG TERINDIKASI MENYALAHI WEWENANG

Terkait berapa jumlah uang yang harus dikembalikan para rekanan pemborong tahun 2018 melalui TGR, Kadis PUPR, ” itu kan bukan ranah saya. Kami  hanya menindaklanjuti surat dari inspektorat terkait TGR proyek tahun 2018, berapa uangnya dan berapa perusahaan rekanan pemborong yang harus TGR, tentunya hal itu tidak bisa jawab karena itu bukan ranah kami,” singkat kadis

Sampai berita ini dimuat, terkait berapa jumlah keuangan yang harus disetor pihak pemborong melalui TGR ke Pemerintah Pakpak Bharat juga berapa rekanan pemborong yang harus TGR, hal itu belum dapat dipastikan mengingat terkait data tersebut belum sempat di konfirmasi ke pihak inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat. (TB.Resiva.NS)

ARTIKEL TERKAIT
error: Content is protected !!