Sabtu, Juli 13, 2024
BERANDAPERISTIWAAPA FUNGSI KABAG HUKUM ROMIAN SYLVIA SITOPU, SH DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT...

APA FUNGSI KABAG HUKUM ROMIAN SYLVIA SITOPU, SH DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT ?

 PAKPAK BHARAT SUMUT – trenberita.info | Terkait pengangkatan tim Pokja Unit Layanan pengadaan (ULP) Kabupaten Pakpak Bharat diduga melanggar PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT 

 (3) Penambahan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat diisi oleh Aparatur Sipil Negara pada pemerintah daerah dengan memenuhi

Selain dua poin tersebut diduga sudah dilanggar dalam pengangkatan ULP tersebut, ternyata perbup lainya seperti :

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

  1. Kelompok Kerja selanjutnya disebut Pokja adalah tim yang terdiri
    atas Pejabat Fungsional Tertentu Penyedia Barang/Jasa dan
    Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/jasa yang
    bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di
    dalam ULP.

Selain itu diduga Pengangkatan tim Pokja ULP juga tidak melalui pengujian yang diatur dalam perbup no 60 tahun 2017 Pasal 13 (1) Pemenuhan persyaratan pegawai organisasi ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) khusus personil Pokja diuji oleh Tim Penguji. (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. (3) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan seleksi calon Ketua Pokja, Sekretaris Pokja dan Anggota Pokja. (4) Hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam mengangkat Ketua Pokja, Sekretaris Pokja dan Anggota Pokja.

BACA JUGA :  SAT RESKRIM POLRES SIMALUNGUN TANGKAP TIGA PELAKU CABULI ANAK DIBAWAH UMUR

Namun hasil konfirmasi trenberita.info dengan ROMIAN SYLVIA SITOPU, SH kabag hukum Kabupaten Pakpak Bharat via WhatsApp (09/ 07/2019) :

selamat malam ibu kabag hukum.
izin kami mau konfirmasi terkait Perbup 2017 dan 2018:

1. Pokja ULP harus berasal dari PNS pemkab pakpak bharat.  Apakah Pokja ULP semua dari ASN dari Daerah Pakpak Bharat ?
2. Anggota pokja ulp harus pejabat fungsional di bidang pengadaan barang jasa, bukan berasal dari pejabat struktural/pejabat eselon. apakah sudah sesuai dengan poin 1 dan 2 dalam pengangkatan ULP saat ini ?

Apakah Pengangkatan tim Pokja ULP sudah melalui pengujian yang diatur dalam perbup no 60 tahun 2017 Pasal 13 (1) Pemenuhan persyaratan pegawai organisasi ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) khusus personil Pokja diuji oleh Tim Penguji. (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. (3) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan seleksi calon Ketua Pokja, Sekretaris Pokja dan Anggota Pokja. (4) Hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam mengangkat Ketua Pokja, Sekretaris Pokja dan Anggota Pokja ?

BACA JUGA :  TRAGEDI DI HOTEL PIA 7 TAHUN NYAWA MELAYANG, SIAPA PEMBUNUH WANDA BORU PANJAITAN ?

Selain pelanggaran perbup, ada beberapa kesalahan yang terjadi yaitu:

1. Bagian hukum sekda tidak melakukan eksaminasi surat keputusan apakah telah sesuai atau tidak dengan peraturan yang berlaku ?.

2. Inspektorat tidak menjalankan fungsinya sebagai aparat pengawas internal pemerintah, apa saja yang menjadi tugas Inspektorat ? .

3. Kantor Pokja ULP tidak difungsikan, malah Pokja ULP melaksanakan tender di luar ULP, apakah itu dibenarkan ?

salam dari kami media trenberita.info. P.Juniper Sinamo. tks

Sampai berita ini diterbitkan,tidak ada balasan dari kabag hukum pakpak bharat.(TB.02) 

ARTIKEL TERKAIT
error: Content is protected !!